Mahfud MD: Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Angket DPR terhadap KPK Bertentangan dengan 4 Putusan Sebelumnya

Baca berita selengkapnya tentang Mahfud MD: Putusan Mahkamah Konstitusi atas Bertentangan dengan 4 Putusan Sebelumnya disini.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, putusan MK tentang hak Angket Komisi Pemberantasan bertentangan dengan putusan MK sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Angket KPK

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Angket KPK

Dalam putusan pada hari Kamis (2/2/2018) kemarin, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK adalah bagian dari eksekutif sehingga menjadi objek hak angket DPR.

Namun, Mahfud mengingatkan, sebelumnya juga setidaknya ada empat keputusan MK yang menegaskan bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif.

“Jadi putusan MK kemarin itu bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya,” kata Mahfud MD saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/2/2018).

Putusan yang dimaksud adalah putusan atas perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011.

BACA JUGA:  Berikut Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Empat putusan tersebut juga disinggung oleh empat hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dissingenting opinion atau perbedaan pendapat dalam putusan kemarin.

Intinya, keempat keputusan ini menegaskan bahwa KPK adalah lembaga independen yang tidak berada dalam lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Dan putusan-putusan itu sifatnya inkrah juga,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, dalam pembuatan undang-undang, undang-undang yang baru dibentuk dapat menghapus hukum lama. Namun, hal serupa tidak berlaku di pengadilan.

“Di pengadilan, putusan lama itu tak bisa dihapus dengan putusan baru. Yang berlaku itu yang pertama karena sudah inkrah,” kata Mahfud.

Mahfud juga berpendapat, Pansus Angket KPK dibentuk DPR tidak bisa menggunakan putusan MK terbaru ini sebagai legitimasi. Sebab, saat pansus terbentuk masih menerapkan putusan MK sebelumnya dimana KPK tidak dianggap sebagai lembaga eksekutif.

BACA JUGA:  Setya Novanto Sebut Ganjar Pranowo Menerima Uang E-KTP US $ 500 Ribu

” Putusan MK itu baru bisa berlaku ke depan,” katanya.

Sumber: kompas.com

Follow Kami: