KPK Tunggu Setya Novanto Mengungkap Peran Puan dan Anas di E-KTP

Baca berita selengkapnya tentang Tunggu Mengungkap Peran Puan dan Anas di disini.

KPK menunggu Setya Novanto, ingin mengungkap dugaan peran Anas Urbaningrum dan Puan Maharani dalam kasus rencana pengadaan Kartu Identitas e-KTP.

KPK Tunggu Setya Novanto Mengungkap Peran Puan dan AnasKPK Tunggu Setya Novanto Mengungkap Peran Puan dan Anas di E-KTP

Diketahui saat proyek e-KTP 2011 diluncurkan, Puan masih menjadi ketua fraksi PDI-P di dan Anas adalah Ketua Fraksi Demokrat di , yang kemudian digantikan oleh Jafar Hapsah.

“Kalau memang misalnya Setnov buka peran pihak lain termasuk misalnya ketua fraksi yang mungkin pernah berinteraksi dengan Setnov di DPR, maka tentu akan positif untuk penanganan perkara ini,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya. , Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 9 Februari 2018.

Namun, KPK ingin Novanto membongkar peran ketua faksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat di pengadilan, seperti Novanto mengungkapkan dugaan aliran dana proyek kartu e-KTP kepada Ganjar Pranowo.

BACA JUGA:  Ketua KPK Abraham Samad Jadi Tersangka

“Dengan catatan hal tersebut disampaikan di proses hukum baik di persidangan atau penyidikan,” kata Febri.

Febri mengatakan, jika langkah itu diambil Novanto, KPK hanya mencari bukti pendukung untuk menentukan langkah hukum ketua fraksi.

“Itu lebih mengikat dan bisa telusuri lebih lanjut, meski KPK harus cek kesesuaian bukti dengan yang lainnya,” katanya.

Sebelumnya, KPK berjanji untuk memperdalam pengakuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengaku melaporkan pengembangan proyek kartu e-KTP kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan periode 2009-2014, Puan Maharani. Ganjar saat proyek senilai Rp 5,9 triliun ini bergulir adalah Wakil Ketua Komisi II DPR.

Sejak awal penyidikan kartu e-KTP, KPK belum pernah meminta informasi dari mantan Ketua Fraksi PDI-P, Puan Maharani. Sedangkan mantan Ketua fraksi lainnya, seperti Anas Urbaningrum, Jafar Hapsah dari Partai Demokrat, dan Setya Novanto dari Partai telah berulang kali diperiksa oleh instansi pemerintah anti-rasuah itu dalam skandal proyek e-KTP.

Sejauh ini KPK baru telah memeriksa empat kader PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Yasonna H Laoly, dan Olly Dondokambey.

BACA JUGA:  Pimpinan Jadi Tersangka, KPK Terancam Lumpuh

Sementara informasi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengungkapkan jika Anas termasuk yang ada dalam proyek kartu e-KTP. Jumlahnya fantastis yaitu sekitar Rp500 miliar.

Sementara Jafar Hapsah dalam beberapa kesempatan, sudah mengaku menerima uang dari Nazar yang berasal dari proyek kartu e-KTP. Meski begitu, uangnya, kata Jafar Hapsah, sudah dikembalikan ke KTP.

Sumber: viva.co.id

Follow Kami: