Konflik Hanura: Wiranto dan Oesman Sapta diminta Kompak dan Memecahkan Masalah

Baca berita selengkapnya tentang Konflik Hanura: dan Oesman Sapta diminta Kompak dan Memecahkan Masalah disini.

Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Tridianto berharap Ketua umum (OSO), dan Ketua Dewan Pembina Wiranto bersama-sama, menyelesaikan konflik dalam partainya.Konflik Hanura: Wiranto dan Oesman Sapta diminta Kompak dan Memecahkan Masalah

Wiranto dan Oesman Sapta diminta Memecahkan Masalah

“Saya berharap Pak Wiranto dan Pak OSO kompak bersatu menyelamatkan . Semua diajak bersama-sama bekerja memajukan ,” kata Tridianto di Jakarta, Jumat 19 Januari 2018.

Dia berkata, jika ada kekurangan, itu lebih baik dievaluasi dan diperbaiki, bukan malah saling berkelahi.

“Kalau ada kekurangan ya dievaluasi secara objektif dan diperbaiki. Memperbaiki ya jelas lebih baik dan menguntungkan, daripada berantem terus,”kata Tridianto.

Dia berkata, apa yang terjadi sekarang ini tidak sesuai dengan semangat hati nurani rakyat.

“Hati nurani rakyat ya tidak cocok berantem-berantem terus. Cocoknya kompak dan kerja bersama,” ungkap Tridianto.

Sementara itu, pengurus Partai Hanura kubu Sarifudding Sudding Cs mempertanyakan surat keputusan (SK) Partai Hanura Kubu Oesman Sapta Odang yang sudah ditandatangani Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

BACA JUGA:  Setya Novanto Sebut Ganjar Pranowo Menerima Uang E-KTP US $ 500 Ribu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan sebagaiKetua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto tidak diajak komunikasi akan adanya perubahan kepengurusan dalam kubu Hanura OSO.

“Itulah yang dipertanyakan oleh semua pihak, sebagai ketua dewan pembina Wiranto juga tidak diajak bicara oleh Pak Oso, itu tidak benar,” kata Dadang.

Dadang menjelaskan, perubahan kepengurusan dan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Partai Hanura harus merujuk pada rapat kepemimpinan. Oleh karena itu, keputusan harus melibatkan semua pihak.

“Berarti produk DPP bukan produk Pak OSO, yang namanya produk DPP itu harus selalu didasarkan rapat badan pimpinan Hanura. Kecuali meraka tidak tahu organisasi, tidak pernah belajar organisasi,”katanya.

Dia menyatakan bahwa perubahan kepengurusan tidak berkonsultasi dengan Dewan Pembina dapat disebut tidak valid.

BACA JUGA:  Setahun Terakhir, Perekonomian Melambat, Pengangguran tambah 300 Ribu Jiwa

“Saat rapat penyusunan pengurus baru itu apakah dewan pembina hadir atau tidak. Kalau tidak berarti tidak sah legal dan cacat,”jelasnya.

Karena itu, Dadang Mengatakan Menkumham harus dapat menangguhkan SK dari Kubu OSO sampai masalah internal Partai Hanura selesai. Dengan terbitnya Surat keputusan, menurutnya, ada kekeliruan dalam administrasi di Kemenkumham.

“Tiba-tiba Menkumham tanda tangan SK tanpa penelusuran lebih lanjut, saya rasa ini ada kekeliruan. Kita kusnudzon saja lebih pada kekeliruan administrasi bukan kekeliruan politik,” dia menjelaskan.

Sumber:

Follow Kami: