Tidak Tunjuk Budi Gunawan, Jokowi dianggap Lecehkan DPR

Please follow and like us:

Anggota DPR perwakilan Komisi III, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta pimpinan Parlemen bersikap tegas menolak nama calon Kapolri baru diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

budi gunawan bertemu anggota dpr
budi gunawan bertemu anggota dpr

Jokowi dianggap Lecehkan DPR

Karena, kata Bamsoet,Pimpinan DPR mempertaruhkan kehormatan parlemen jika menerima penyerahan nama.

“Kalau benar Presiden telah menelepon Pimpinan DPR dan akan mengajukan nama baru, maka itu dapat dikatagorikan pelecehan terhadap parlemen (contempt of parlement),” kata Bamsoet pada Okezone, Sabtu (14/2/2015).

Politikus Partai Golkar menjelaskan, undang-undang No. 2 tahun 2002tentang Kepolisian dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), maka Pimpinan DPR harus menyampaikan kepada Presiden bahwa legislatif akan menolak serta mengembalikan siapapun nama baru calon Kapolri tersebut. Kecuali, jika Presiden mengikuti etika serta undang-undang yang berlaku.

Baca Juga:  Pimpinan Jadi Tersangka, KPK Terancam Lumpuh

“Misalnya melantik dahulu, baru kemudian mengajukan kembali permohonan persetujuan kepada DPR untuk memberhentikan Kapolri dan mengangkat kapolri yang baru. Tanpa itu, sama saja Presiden menganggap DPR hanya tukang stempel,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut PolcoMM, Heri Budianto, minggu ini adalah batas waktu yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi untuk memutuskan penunjukan dari Brigjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai kapolridan menyelesaikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri yang semakin melebar.

“Presiden harus konsisten dengan pernyataannya dan minggu inilah waktu yang disampaikan beliau untuk menyelesaikan soal BG dan Konflik KPK-Polri,” jelas Heri.

Baca Juga:  Jokowi Makin Kehilangan Wibawa

Heri menambahkan, keputusan Jokowi ini bukan hanya masalah kosistensi, tetapi juga tentang nasib lembaga kepolisian dan KPK yang terkesan didramatisir. Pertama, ada masalah teror yang menyebabkan dua lembaga sentimen ini diintensifkan.

Ia tidak menyangkal, polemik KPK-polisi tidak mudah, tapi Presiden bijaksana harus mengambil Jokowi keputusan yang tepat.

“Ini bukan soal konsistensi, tapi juga nasib kedua lembaga penegak hukum,” pungkasnya.