Fakta Rumah DP 0 Rupiah, Harga tidak sampai Rp 200 juta

Baca berita selengkapnya tentang Harga tanpa DP 0 Rupiah tidak sampai Rp 200 juta disini .

Salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta dan Sandiaga Uno untuk membangun pemukiman dengan tanpa uang muka atau DP 0 rupiah perlahan-lahan mulai terwujud.

Harga Rumah DP 0 Rupiah tidak sampai Rp 200 juta

Anies telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/1). Akan dibangun dengan dua jenis, yaitu type 21 dan type 36.

Pembangunan ini akan bekerja dengan 21 pengembang perumahan. berikut fakta-faktanya:

1. Unit dan harga.

rumah DP nol Rupiah
dok. Pemprov DKI Jakarta

Dibangun dalam bentuk rumah susun ini akan terdiri dari 20 lantai dengan total 703 unit. Dari unit 703, unit 513 akan dibangun dan tipe 36 sisanya tipe 21.

Dari deskripsi desain yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rumah tipe 36 akan memiliki satu ruang tamu, dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, dan ruang makan juga. Harga untuk tipe 36 adalah USD 320 juta.

Sementara tipe 21 memiliki fasilitas yang sama tetapi hanya memiliki satu kamar tidur dan dibanderol Rp 185 juta.

2. fasilitas dan infrastruktur.

fasilitas rumah DP nol Rupiah
dok. Pemprov DKI Jakarta

Berbagai fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat dinikmati oleh warga Jakarta yang membeli hunian eksklusif DP 0 rupiah Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Yoory C Pinontoan sebagai Direktur PD Pembangunan Sarana Jaya mengatakan warga akan memiliki sarana rumah ibadah, Taman Bermain, tempat pertemuan, sebuah tempat untuk berbelanja, dan akan dilalui oleh TransJakarta.

BACA JUGA:  Operasi Pokok Pencarian Korban Pesawat AirAsia Akan Dihentikan

3. Syarat-syaratnya.

Tidak semua orang bisa membeli sebuah hunian dengan DP 0 rupiah. Kepala Kantor perumahan dan pemukiman Jakarta, Agustino Darmawan menjelaskan beberapa persyaratan harus dipenuhi warga untuk dapat mengikuti program rumah DP 0 rupiah, antara lain:

-Warga DKI Jakarta dan harus punya KTP Jakarta.
-Menikah dan tidak punya rumah, melampirkan keterangan tertulis dari kelurahan.
-Harus memiliki penghasilan di bawah Rp 7 juta dan minimal memiliki upah minimum sesuai Provinsi (UMP DKI).
-Menunjukkan bahwa selama 6 bulan terakhir, ia telah menyimpan Rp 2,3 juta setiap bulan pada Bank DKI. Ini adalah untuk membuktikan bahwa konsumen dapat membayar cicilan, juga sebesar Rp 2,3 juta saat mengikuti program.
-Kelompok penghasilan tetap dapat melampirkan bukti pendapatan dan pendapatan tidak tetap yang ditandatangani lurah setempat.

4. tidak ada uang pemeliharaannya.

Karena hunian DP 0 rupiah dibangun berbentuk rumah susun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk penduduk yang akan menempati, salah satunya adalah biaya iuran pemeliharaan lingkungan (IPL).

Ini merujuk kepada undang-undang Nomor 16 tahun 1985 Jo. PP No. 4 tahun 1988 yang kemudian diatur dalam undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang rumah susun: Siapapun yang memiliki satuan rumah susun, baik perorangan maupun badan hukum wajib membayar Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) atau yang yang dikenal dengan istilah service charge.

BACA JUGA:  Anies Baswedan: Kami Siap Untuk Ikut dan Perbaiki Stadion GBK

IPL biasanya digunakan untuk merawat dan mempertahankan fasilitas dan infrastruktur fungsi yang digunakan bersama-sama, seperti Lift, instalasi listrik dan air, Taman Bermain Anak, atau tempat ibadah.

Tetapi Gubernur DKI Jakarta Sandiga Uno berkata, kajian tentang IPL sekarang ini belum rampung. Dia menjelaskan, pengenaan IPL akan diatur melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akan dibentuk pada April tahun 2018.

5. Cara pembelian.

Membeli rumah DP 0 rupiah ini akan dibayar dengan angsuran. Tapi Anies Baswedan mengaku belum mampu menyampaikan secara rinci bagaimana lama dan berapa banyak cicilan yang harus ditanggung oleh pembeli.

pembayaran akan dibagi menjadi beberapa skema seperti 7 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Hal ini bertujuan agar warga dapat mencicil sesuai dengan kemampuan.

Mekanisme pembelian dan cicilan skema pembayaran akan dilakukan dibuat oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD akan mengelola proses pendaftaran untuk warga yang ingin membeli rumah dengan dp nol rupiah.

Follow Kami: