Pimpinan Jadi Tersangka, KPK Terancam Lumpuh

Para pimpinan KPK Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja menjadi tersangka setelah dilaporkan ke Bareskrim, membuat lembaga pemberantasan korupsi tersebut terancam lumpuh total.

lembaga kpk
lembaga kpk

Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, jika semua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka yang pasti akan terjadi kekosongan kepemimpinan lembaga antirasuah itu.

Jika pimpinan KPK sebagai tersangka secara otomatis dipecat sesuai dengan Pasal 32 undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK.

“Dengan demikian KPK akan lumpuh total, karena tidak bisa lagi menjalankan fungsi dan tugasnya. Tentu ini preseden buruk bagi sistem hukum kita,” kata Karyono kepada Okezone di Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Kondisi ini dikatakan, pasti tidak diinginkan orang di seluruh Indonesia. Karena, KPK masih sangat dibutuhkan di tengah masyarakat masih lemahnya penegakan hukum oleh penegak hukum yang ada.

“Meskipun, publik juga menginginkan KPK harus independen dalam memberantas korupsi dan steril dari semua kepentingan,” katanya.

Dengan demikian, saat ini bola panas ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat keputusan yang terbaik demi menghemat lembaga kepolisian dan KPK. Selain itu, kepercayaan publik harus dipulihkan, terhadap kedua lembaga penegak hukum.

“Jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di negeri ini bisa sirna,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap oleh polisi sebagai tersangka oleh Bareskrim pada Jumat 23 Januari tahun 2015. Ia dituduh memberikan informasi palsu pada proses di Mahkamah Konstitusi (MK), sengketa di pemilihan Dewan di Sumba Barat pada tahun 2010, sewaktu masih menjadi seorang pengacara.

Baca Juga:  Badrodin Haiti Calon Kapolri Baru Pilihan Jokowi

Sehari kemudian, giliran Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke Bareskrim. Adnan dianggap melakukan penyitaan saham dan aset dari perusahaan pemotongan kayu di Kalimantan Timur.

Kemudian, Ketua KPK Abraham Samad juga dilaporkan karena dianggap melanggar Pasal 36 dan Pasal 65 hukum KPK. Kemudian, Wakil Ketua KPK Zulkarnain dilaporkan sebagai tersangka korupsi dana hibah Program penanganan sosial-ekonomi masyarakat (P2SEM) di Jawa Timur pada tahun 2008. (okezone)

KPK: Tidak Ada Niat Sok Diatas Hukum

Ketua KPK Abraham Samad memastikan lembaga yang dipimpinnya mematuhi hukum dan peraturan. Dia mengatakan tidak merasa paling benar dalam konflik KPK-polisi.

“KPK sama sekali tak ada niat sok dan berada di atas hukum,” kata Abraham di KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2015).

Menurutnya, penentuan Brigjen Budi Gunawan sebagai tersangka sebagai dugaan kasus dugaan rekening mencurigakan murni upaya penegakan hukum. tidak ada urusan politisasi seperti itu ditudingkan.

Sementara sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertanya KPK dan polisi tidak merasa paling benar dalam hal hukum. Jokowi menggunakan istilah sehingga dua lembaga yang “tidak sok merasa di atas hukum”.

“KPK dan Polri harus bahu-membahu bekerja sama memberantas korupsi. Biarkan KPK bekerja biarkan Polri bekerja dan semuanya tidak boleh merasa sok di atas hukum,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 25 Januari.

Menurut Presiden, membuktikan sesuatu yang hanya dapat dilakukan dengan aturan hukum dalam sebuah proses yang transparan. Jokowi akan juga mengawasi dengan cermat proses penegakan hukum dalam kasus KPK dan Polri dalam kasus Komjen Pol Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Baca Juga:  Jero Wacik Jadi Tahanan KPK

KPK Minta Presiden Jokowi Turun Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo itu segera campur tangan dalam kisruh KPK-Polri. Karena, sisa tiga pimpinan sudah dilaporkan. Mereka juga khawatir ketika Abraham Samad Cs menjadi tersangka.

“Mengacu UU 30/2002 pasal 32 ayat 2 bila pimpinan KPK berstatus tersangka maka diberhentikan sementara melalui keputusan presiden, jadi kalau semua tersangka dan semua non aktif artinya KPK tidak punya pimpinan,” kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi di kantornya, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2015).

Menurut dia, ini adalah waktu yang baik untuk Jokowi untuk turun tangan langsung melerai sengketa kedua lembaga penegak hukum tersebut. “Hanya presiden yang bisa menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Johan menilai, jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat berbahaya. Bisa tidak berfungsi secara optimal bila pimpinan jadi tersangka.

“KPK tidak bisa jalan organisasinya karena di UU itu yang bisa me-running organisasi adalah pimpinan KPK,” kata Johan. (metrotvnews)

Please follow and like us:

Menyukai situs ini? Silakan share :)