Mendagri: Kisruh APBD DKI 2015 selesai

Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo berkata, polemik soal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2015 telah selesai.

Kisruh APBD DKI 2015 selesai

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Indra Akunto/KOMPAS.com)

Tjahjo telah menandatangani surat keputusan Mendagri tentang evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.

Dia memastikan, bahwa tidak ada lagi perdebatan karena Pemprov DKI dan DPRD DKI hanya memiliki waktu paling lama seminggu untuk memberikan respon.

“Sudah saya putuskan, sudah selesai, sudah saya teken siang tadi,” kata Tjahjo di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (03/11/2015).

Tjahjo menjelaskan, pemerintah tidak ingin terlambat untuk mencairkan APBD Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2015. Jika dalam satu pekan tidak ada respons dari Pemprov DKI dan DPRD DKI, anggaran untuk tahun 2015 terpaksa menggunakan APBD DKI tahun 2014.

Baca Juga:  Pesawat Sukhoi Bermanuver, Alarm Mobil-mobil Bandara Ngurah Rai Berbunyi

“Kami tidak mau telat sehari pun. Ada waktu maksimum tujuh hari. Kalau mau, Pemda DKI dan DPRD rapat lagi. Kalau tidak, ya sudah, kita gunakan APBD 2014,”katanya.

Selain itu, dikatakan, pemerintah tidak ingin terlalu dalam mengenai urusan politik dan hukum mewarnai penyusunan anggaran DKI tahun 2015.

Ia memberikan sepenuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja purnama (Ahok) jika Anda ingin melaporkan dugaan anggaran siluman kepada KPK atau DPRD DKI yang akan menempuh jalur politik dengan mengajukan hak angket.

“Kami tidak mau tersandera. Kalau mau eksis soal hukum KPK-Polda silakan. Soal politik angket, kalau mau dilanjutkan silakan, kami tidak mau tersandera,”katanya.

Hubungan Ahok dengan DPRD DKI memanas akibat perselisihan dalam penyusunan RAPBD DKI pada tahun 2015. Rapat Pleno, Semua anggota DPRD DKI total 106 orang dari sembilan fraksi memberikan persetujuan penggunaan hak angket.

Baca Juga:  10 Pantai Terbaik Indonesia 2015

Bahwa 33 anggota Dewan juga telah dicatat duduk dalam panitia angket. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Basuki dalam tahapan penetapan APBD DKI 2015.

Please follow and like us:

Menyukai situs ini? Silakan share :)