Kecelakaan Pesawat AirAsia QZ8501 Bukti Bobroknya Manajemen Penerbangan Indonesia

Kasus kecelakaan pesawat AirAsia Qz8501, Minggu 28 Desember 2014 kemudian membuka kebobrokan manajemen penerbangan di Indonesia. Siapa yang akan berpikir jika penerbangan jelas tidak berizin.

Pesawat AirAsia QZ8501
Pesawat AirAsia QZ8501

Kecelakaan AirAsia QZ8501 Bukti Bobroknya Penerbangan Indonesia

Polisi sedang menelusuri dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dari berbagai pihak yang terkait. Kepala Otoritas Banda Wilayah III Bandara Juanda Surabaya Praminto Hadi mengatakan, semua penerbangan, baik domestik ataupun internasional, harus memiliki otorisasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Otorisasi untuk terbang itu berisi setiap kali pesawat diizinkan mengudara.

“AirAsia itu tidak mengajukan perubahan izin terbang dari hari Sabtu ke Minggu kepada Dirjen Perhubungan Udara. Oleh sebab itu, status penerbangannya ilegal,” kata Praminto untuk Kompas.com dalam Crisis Center Airasia, kompleks Mapolda (Jawa Timur), Senin (5/1/2014).

Pesawat AirAsia Qz8501 Surabaya-Singapura lapangan lepas landas pada Minggu, Desember 28, 2014. Di 07.55 WIB, pesawat berpenumpang 162 orang itu hilang kontak dari menara Air Traffic Control (ATC). Praminto menambahkan bahwa penerbangan itu bukanlah penerbangan tambahan, melainkan penerbangan reguler.

Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan JA Barata membenarkan hal itu. Data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Airasia hanya memperoleh izin terbang pada hari Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu. Di sisi lain, realisasinya Senin, Selasa, Jumat dan Minggu. Perubahan waktu ini tidak didahului dengan pemberitahuan kepada Dirjen Perhubungan Udara.

Baca Juga:  Operasi Pokok Pencarian Korban Pesawat AirAsia Akan Dihentikan

Barata berkata bahwa pesawat rute luar negeri perlu mendapatkan izin untuk terbang keluar dari negara tujuan. Barata pun menyayangkan pihak AirAsia. Sebab, pemerintah Singapura mengatakan bahwa Airasia tidak melanggar persetujuan untuk terbang di sana lantaran maskapai yang terkenal dengan penerbangan murah itu telah mengantongi izin untuk terbang pada hari Senin, Rabu, Jumat dan minggu.

“Semestinya AirAsia kembali ke Kemenhub, bilang, eh, tolong dong ubah jam terbang saya jadi Senin, Selasa, Jumat dan Minggu. Tapi ini tidak dilakukan mereka,” kata Barata.

Masalah pengawasan pelaksanaan izin terbang itu sendiri, lanjut Barata, dilakukan oleh sejumlah pihak, yakni Angkasa Pura I, Air Navigation dan otoritas bandara. Dirjen Perhubungan Udara mengirimkan tembusan izin terbang maskapai penerbangan ke sejumlah pihak itu.

“Ilustrasinya begini, kami kirim tembusan itu tidak hanya satu lembar, tapi satu bundel. Nah sekarang mereka perhatikan itu satu per satu enggak? Ini hanya kemungkinan di mana terjadi kealpaan ya,” kata Barata.

Barata mengatakan, Kemenhub tengah mengevaluasi manajemen izin terbang suatu maskapai penerbangan. Jika benar kealpaan terjadi saat pemberian tembusan izin terbang dari Kemenhub kepada para pengawas, Barata meyakinkan bakal mengubah mekanismenya menjadi lebih efektif dan efisien.

Airasia mulai mengudara pada minggu sejak akhir Oktober 2014. Otoritas bandara dan Air Navigation mengetahui aktivitas itu, namun tak ada penindakan atas hal tersebut.

Baca Juga:  Batu Akik Berlafazh "Allah" Bikin Heboh Warga Bangka

Beberapa hari setelah hilangnya pesawat, polisi telah menurunkan tim penyidik untuk turut serta menyelidiki kecelakaan pesawat AirAsia itu. Penyidik tersebut masuk ke dalam bagian dari penyidik KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi).

“Akan kami urutkan, penyebabnya apa, siapa yang menyebabkan kecelakaan, di situlah kita akan ketahui siapa yang bertanggungjawab atas kecelakaan itu,” kata Kapolri Jenderal Sutarman di kompleks Mapolda Jatim Senin siang.

“Kalau memang pihak korporasi (AirAsia) yang bersalah, ya kami terapkan dengan Undang-Undang Penerbangan. Adakah pasal-pasal yang dilanggar dalam UU itu,”Dia melanjutkan.

Direktur Safety and Security AirAsia Indonesia Kapten Ahmad Sadikin menjamin, pihaknya kooperatif jika Polri hendak menelusuri dugaan pelanggaran UU Penerbangan yang dilakukan korporasinya. “Ya, ya, tanpa diragukan lagi,” kata Ahmad berguna di daerah yang sama, Senin malam.

Kompas.com

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Menyukai situs ini? Silakan share :)