Jokowi Akan Menghentikan Pengiriman TKI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin segera menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia yang menjadi pekerja rumah tangga (PRT) luar negeri karena terkait erat untuk harga diri dan martabat bangsa.

presiden jokowi stop pengiriman TKI
presiden jokowi stop pengiriman TKI

Jokowi Stop Pengiriman TKIĀ pekerja rumah tangga (PRT)

“Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas, dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat,” kata Jokowi di Kongres Partai Hanura, II Jumat (13/2/2015) malam.

Ketika melakukan kunjungan bilateral beberapa waktu yang lalu untuk Malaysia, Brunei, dan Filipina, Jokowi menemukan fakta bahwa sebanyak 2,3 juta penduduk Indonesia ke dunia kerja, dan sebanyak 1,2 juta dari mereka ilegal.

Dari jumlah itu, dia berkata, banyak isu-isu yang relevan.

Baca Juga:  Awak Kabin Pesawat AirAsia Bernyanyi ketika Turbulensi

“Sekitar 1.800 orang akan dijemput, 800 orang sudah dijemput dengan Hercules, besok akan kita jemput lagi. Namun, saya yakin jumlahnya akan terus bertambah karena kita belepotan dalam mengatasi masalah ini,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap untuk segera memasang target waktu untuk menghentikan pengiriman TKI PRT.

“Di dunia hanya ada tiga negara penyuplai PRT, dua di Asia dan satu di Afrika. Yang di Asia salah satunya Indonesia. Ini masalah martabat kita. Waktu kita bilateral dengan Malaysia, satu betul-betul malu,” katanya.

Selain rasa malu, Presiden mengaku terluka ketika mendiskusikan masalah TKI PRT dengan Malaysia.

Ke depan, Presiden juga menekankan pentingnya memperkecil kesenjangan antara kaya dan miskin.

Baca Juga:  Menteri: Jokowi Tidak Bahas Reshuffle Kabinet

“Itu tugas berat, yang penting bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan pemerataannya. Ke depan, kita rancang menuju ke pemerataan ini,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya Pemberantasan Korupsi diberikan Indonesia indeks persepsi korupsi yang masih kurang dari negara-negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia dan Filipina.

“Kelihatan kalau negara itu bersih dari korupsi, penduduknya pasti juga makmur,” katanya. (antara)

Please follow and like us:

Menyukai situs ini? Silakan share :)