Budi Gunawan Batal Dilantik Jadi Kapolri

Budi Gunawan Batal Dilantik Jadi Kapolri, namun Presiden Joko Widodo masih memiliki empat nama untuk menggantikan posisi calon Kapolri yang sekarang dipegang oleh Brigjen Pol Budi Gunawan.

budi gunawan kasus korupsi
Brigjen pol budi gunawan tersangkut kasus korupsi

Menurut Komisaris Komisi kepolisian nasional (Kompolnas), Edu S Hasibuan, omset nama calon Kapolri oleh Presiden sangat mungkin dan tidak ada hambatan dalam menuntut nama menggantikan Budi Gunawan.

“Kompolnas telah memberikan sembilan nama, berikutnya lima nama calon Kapolri kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan, jadi tidak ada kendala,” kata Edi untuk VIVA.co.id, Rabu 5 Februari 2015.

Presiden masih memiliki empat dari lima kandidat telah meminta asisten Kompolnas.

“Lima itu termasuk BG, jadi masih ada empat dan semuanya adalah jenderal polisi yang menjabat di posisi jabatan bintang tiga,” kata Edi.

Empat dari mereka, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Irjen Pol Dwi Prayitno, Wakil Kepala Polri Komjen Badroddin Haiti, Kepala Baharkam Polri Komjen Pol Putu Eko Bayu Seno dan mantan Kabareskrim Komjen Pol Suhardi Aliyus.

“Presiden bisa memilih satu dari empat nama yang kita berikan,” kata Edi.

Sementara itu, Ketua tim independen Syafii Maarif menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menunjuk Brigjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri mengantikan Jenderal Sutarman.

“Ya, saya mendapatkan telepon dari Pak Presiden yang menyatakan tidak akan melantik BG sebagai Kapolri,” kata Syafii kampus UMY, Rabu 4 Februari 2015.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah menambahkan, yang akan menggantikan Budi Gunawan adalah hak Presiden Jokowi. Tim independen, katanya, tidak memiliki wewenang untuk itu.

Baca Juga:  Ekor Pesawat AirAsia QZ8501 Sudah Diangkat

“Itu bukan kewenangan kita. Itu tugas Kompolnas untuk mengusulkan nama calon Kapolri,” katanya. (vivanews)

Budi Gunawan Gak Mau Mundur jadi Calon Kapolri

Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengatakan calon Kepala Polri Budi Gunawan belum akan mengundurkan diri menyusul munculnya imbauan Menteri Sekretaris Negara Pratikno agar dia segera mundur dari pencalonan.

“Kemarin, kan, Pak Mensesneg (Pratikno) sudah mengimbau (Budi Gunawan) agar mengundurkan diri. Tapi, setelah kami komunikasikan, Pak Budi Gunawan masih akan menunggu proses praperadilannya,” kata Presiden di kantor, Badrodin Kamis, Februari 4, 2015.

Badrodin mengatakan, setelah proses praperadilan selesai, keinginan Budi Gunawan sudah dapat menentukan sikap apakah akan mundur atau tidak dari pencalonan sebagai Kapolri. “Mudah-mudahan setelah proses praperadilan selesai beliau sudah bisa menentukan sikapnya untuk mundur atau tidak,” katanya.

Menurut Badrodin, jika dilakukan secara maraton, sidang praperadilan bisa selesai dalam waktu seminggu. “Insya Allah, praperadilan kalau sidang maraton bisa selesai dalam waktu satu minggu,” katanya.

Kemarin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan konflik seputar pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri akan mendapat solusi yang terbaik jika Budi mengundurkan diri. “Akan lebih indah jika Budi Gunawan mundur dari pencalonan,” katanya. Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo masih mengkaji aspek hukum dan politik sebelum memutuskan nasib Budi Gunawan.(tempo)

PDIP Kecewa Jokowi Tak Jadi Lantik Budi Gunawan

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengakui partainya kecewa ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak jadi melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Baca Juga:  Menteri: Jokowi Tidak Bahas Reshuffle Kabinet

Eva mengaku sampai saat ini tidak tahu reaksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan putrinya Puan Maharani. “Belum tahu respons dari mereka berdua,” katanya.

Eva mengatakan sinyal yang diberikan seperti Jokowi sebagai kader PDIP untuk batal melantik Budi adalah tidak sesuai dengan keinginan dari PDI-P, dan partai lainnya.

“PDIP itu kan partai pengusung dan pendukung Presiden, artinya sinyal kebijakan yang diambil Jokowi terkait dengan partai,” kata Eva.

Mantan anggota Komisi Hukum DPR ini mengatakan jika ada kebijakan Presiden tidak sejalan dengan kebijakan partai maka PDI-P harus mampu menerimanya. “Jokowi akan mengambil keputusan, apapun jalan tengahnya sebagai presiden yang penting pro kepada rakyat,” kata Eva.

Menurut Eva tidak sejalannya kebijakan Jokowi dengan kebijakan partai telah terjadi pada saat keputusan peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. (cnnindonesia)

Please follow and like us:

Menyukai situs ini? Silakan share :)